• Minggu, 09 Agustus 2020
logo
Pasang Iklan



(Suasana RDP di ruang Banmus DPRD Kukar)


TENGGARONG (Kutairaya.com) - Belum ada titik temu pembahasan perubahan bentuk hukum PDAM Tirta Mahakam menjadi Perum, DPRD Kukar agenda kan lagi pertemuan pekan depan membahas perubahan tersebut.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal, usai menggelar RDP perubahan bentuk hukum PDAM Tirta Mahakam menjadi Perum, dihadiri Direksi PDAM Tirta Mahakam Kukar di ruang Banmus Kamis (9/7).

"Dalam pembahasan perubahan bentuk hukum ini dalam singkronisasi belum ada titik temu, karena kami ingin dalam Raperda tersebut ada yang di sederhanakan tidak usah diperpanjang birokrasinya, " ungkap Andi Faisal.

Politisi Golkar tersebut mencontohkan, ada kewenangan beberapa Direksi PDAM Tirta Mahakam pada Raperda tersebut harus ada turunan dari Perbup, artinya ada tahapan masing-masing, kami ingin cukup Perda tanpa ada Perbup.

"Selama ini rata-rata ada Raperda pasti juga ada Perbup untuk teknisnya, karena dalam pembuatan Perda melibatkan Legislatif dan Eksekutif artinya kewenangan kepentingan Bupati pun ada di Perda dan Kita agendakan lagi pertemuan pekan depan dan kami harap eksekutif menelaah ulang lagi," terangnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi, menurutnya hasil rapat ini kita masih lakukan pendalaman karena ternyata Perda kita pada perubahan bentuk badan, ini masih dalam kajian selama seminggu.

"Poin dalam rapat kita salah satunya memang tidak harus diatur di dalam turunan kita tuangkan dalam Perda, tetapi untuk penerjemahannya item per item dan pasal per pasal ini perlu secara internal kita akan lakukan kajian lagi di Pansus, " tutur politisi PAN tersebut.

Dia berharap, Pemerintah daerah harus melaksanaan hasil ini karena tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat di Kukar. (one/adv)

Pasang Iklan Disini
Top