• Rabu, 16 Juni 2021
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



TENGGARONG - Adanya informasi Kemen PANRB bersama DPR RI sepakat menghapus tenaga kerja honorer, pegawai tidak tetap dan status kepegawaian sejenis lainnya ditanggapi tokoh masyarakat Kukar Awang Yakub Luthman (AYL).

Awang Yakub Luthman saat ditemui awak media di kediamannya mengatakan, wacana ini tidak semudah untuk Kukar dalam melakukan penghapusan tersebut, karena menurut saya ada upaya lain bagi Pemkab Kukar untuk merubah wacana tersebut dari status honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dasar legalitasnya dari UU ASN yaitu UU No. 5 Tahun 2014.

"Kalau kita lihat keberhasilan Pemkot Surabaya yang punya masalah yang sama dengan Pemkab Kukar di tahun 2007, mereka berhasil menyelesaikan urusan honorer ini menjadi PPPK dari sisi kinerjanya dan upahnya, konsep ini menurut saya ada dua hal yaitu tulus dan ikhlas untuk mau konsisten dan persisten memikirkan dan merubah masalah menjadi kekuatan, "ungkapnya.

Awang Yakub menjelaskan, dari UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN yang saat ini menjadi problem di Kukar pertama adalah audit kepegawaian tentang pengorganisasian perencanaan ASN, didasarkan fungsi organisasi melalui analisis jabatan, analisis beban kerja dan penyesuaian arah kebijakan,

"menurut saya kita buktikan berapa sebenarnya jumlah yang layak dari PPPK kita saat ini, dan ini tidak pernah terjawab, "ungkapnya.

Yang kedua lanjutnya, perekrutan berorientasi pada talenta terbaik, ketiga pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi, keempat membentuk tim penilai kinerja, kelima mapping dinamic, talent mapping dan career planning dan terkahir mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi.

"Nah keenam masalah itu yang saat ini seharusnya kita tuntaskan terlebih dahulu secara serius dalam menyelesaikan masalah THL atau honorer, setelah kita punya peta besar kepegawaian mulai dari audit secara total kemudian mapping problem sampai dengan upaya untuk melakukan solusi problem lewat penyesuaian kinerja dan adanya unit-unit kerja dalam bentuk job berdasarkan kebutuhan, "pungkasnya.

Ia berharap, program revitalisasi PPPK ini di mapping berdasarkan analisis kebutuhan kerja, salah satunya pendirian BUMD strategis sebagai solusi dengan pondasi SDM PPPK Kukar sebagai prioritas dengan estimasi kebutuhan 500 SDM.

"Selain itu kita akan tempatkan pendimpingan lulusan S1 dan S2 dalam penguatan program Desa dan Kelurahan sebanyak 500 SDM PPK, "tutupnya. (one)

Pasang Iklan Disini
Top