Rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kaltim (Kalimantan Timur) disambut positif Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid.

"Hanya tinggal bagaimana Pemerintah Provinsi Kaltim menyikapi keputusan Presiden Joko Widodo, dengan maksud jika sudah ditetapkan di Kukar dan PPU, bukan hanya dua kabupaten ini saja yang merasakan dampaknya, tapi juga masyarakat yang ada di Kaltim secara keseluruhan." Papar Abdul Rasyid.

Oleh karena itu, kata Abdul Rasyid ini perlu sinergi pemerintah daerah yang ada di Kaltim. Hal ini harus dilakukan agar arah pembangunan nantinya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kaltim sebagai dampak pemindahan ibukota negara.

"Kita akan terus memantau terkait pemetaan Kabupaten Kukar untuk menjadi ibukota negara berdasarkan kajian-kajian dari akademisi, karena itu dikira sangat perlu sekali dilakukan." ujarnya.

Selain itu, Pemkab Kukar juga tentunya harus menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk bagaimana menyiapkan infrastruktur dan SDM, apabila tidak dilakukan ditakutkan SDM yang ada di Kukar akan tertinggal dgn SDM dari luar. Jangan sampai nanti masyarakat Kukar menjadi penonton dirumah sendiri.

"Kalau itu terjadi masyarakat kita juga harus cepat harus siap dengan konsekuensi berkaitan dengan dampak pembangunan ibukota itu sendiri,"katanya.

Terkait masalah spekulan tanah, Rasid tidak menampik jika hal itu akan muncul, dan kemungkinan banyak dari luar daerah yang memang mau mengesuai daerah tersebut. Rasid berharap agar masyarakat tidak terlalu mudah tergiur untuk menjual tanahnya, karena kedepannya pembangunan di Kukar akan pasti lebih pesat lagi. Karena apabila disana dijadikan ibukota negara, masyarakat kita yang harus diutamakan. (zul)