Pemerintah Kutai Kartanegara diminta mengambil langkah bijak dalam merealisasikan pembangunan di Kukar dengan system tahun jamak (multiyear). Dalam kondisi keuangan seperti ini, maka perlu dikaji ulang pembangunan proyek di Kukar dengan system Multiyears.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kukar Jumarin Tripada, proyek multiyear yang dicanangkan pemerintah Kukar pada program 2016-2021 harus dikaji ulang, termasuk pinjaman pembangunan ke PT Sarana Multi Infastruktur (SMI) senilai Rp950 miliar.
"Hal yang mendasar mengapa kami menolak, adalah masih banyak prioritas pembangunan di Kukar yang benar benar perlu diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga dengan kondisi keuangan Kukar yang defisit, maka Multiyears harus dikaji ulang."katanya.
Hal lain diungkapkan H Salehudin anggota DPRD asal Fraksi Golkar. Ia mengungkapkan, bahwa salah satu rencana pelaksanaan proyek dalam proyek Multiyears adalah pengerukan sungai Belayan diwilayah Hulu Kukar yang nilainya puluhan miliar rupiah.
Menurut H Salehudin, proyek tersebut tidak menjadi skala prioritas yang diharapkan masyarakat, masyarakat menghendaki supaya pembangunan lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur jalan dari Martadipura menuju ke Tabang.
"Dengan tegas, aspirasi masyarakat dapil 6 yakni diwilayah Hulu Kukar, menolak atas usulan pemerintah pada pengerukan sungai belayan, Masyarakat menghendaki supaya pemerintah memprioritas sisa pembangunan jalan Martadipura menuju Tabang,"katanya. (boy)