Anggaran Perubahan Kukar 2017 Bertambah

Anggaran Perubahan Kukar 2017 Bertambah

H Marli saat menyerahkan laporan penyampaian KUPA PPAS Perubahan 2017 ke Wakil Ketua DPRD Kukar.H Marli saat menyerahkan laporan penyampaian KUPA PPAS Perubahan 2017 ke Wakil Ketua DPRD Kukar.
Photo: ist


KutaiRaya.com - 12/09/2017 23:21 WITA
Asumsi anggaran perubahan 2017 mengalami peningkatan pada sector penerimaan senilai Rp718,36 miliar, anggaran tersebut bersumber pada meningkatnya pendapatan daerah, silpa tahun sebelumnya dan rencana hutang ke PT SMI senilai Rp380 miliar.
Hal tersebut terungkap ketika Pemkab Kukar yang diwakili Sekda H Marli menyampaikan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2017, melalui rapat Paripurna DPRD Kukar, Senin (11/9) siang.

"Berdasakan perhitungan asumsi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah maka defisit anggaran ditetapkans sebesar Rp716,86 miliar atau mengaami peningkatan sebesar Rp322,10 miliar dari APBD 2017," papar H Marli.

Menurut penjelasan H Marli, kondisi makro ekonomi menjadi variable dasar dalam menentukan kecenderuangan trend pendapatan daerah, seiirng dengan perbaikan perekonomian nasional dan dasaerah, maka asumsi pendapatan daerah secara agregat mengalami perubahan yang positif. Pendapatan Kukar pada APBD 2017 ditetapkan Rp3,7 triliun, akan ditingkatkan sebesar 7,09 persen atau bertambah sebesar Rp.246 miliar. Seluruh pendapatan daerah pada perubahan APBD 2017 ditargetkan sebesar Rp3,98 triiliun, rincian perubahan sebagai berikut.

Pendapatan asli daerah meningkat sebesar 10,20 persen, dari dana perimbangan meningkat sebesar 4,68 persen dan lain lain pendapatan daerah yang sah meningkat 20,37 persen.

Belanja daerah, secara umum seluruh komponen belanja daerah mengalami peningkatan kecuali belanja pegawai.Pada kelompok belanja langsung yang mengalami penurunan sebesar minus 0,34 persen. Hal ini didasarkan atas hasil efisiensi beanja dan pemuthairan data pegawai.

Namun secara agreget belanja tudak langsung dialokasikan meningkat 0,47 pesen atau bertambah sebesar 10,51 miliar, adapun tambahan belanja terdapat pada hibah dan Bosda dan belanja antuan keuangan desa, sedangkan dari kelompok

Belanja langsung bertambah sebesar 30,81 persen atau Rp 573,89 miliar.
Dengan demikian belanja daerah ditetapkan 4,70 triliun atau bertambah 586,16 miliar, dengan asumsi pertambangan 14,24 persen, dari APBD 20176 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 4,11 triliun.

Dalam rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua Guntur didampingi Wakil Ketua Supriyadi, dihadiri anggota DPRD Kukar dan para kepala OPD Kutai Kartanegara. (boy)

 
 
Copyright © 2015 KutaiRaya.com. All rights reserved