Progres penyerapan anggaran pada semester 1 2017 Pemerintah Kutai Kartanegara mencapai angka 34,90 persen. Angka ini belum maksimal, lantaran masih banyak kegiatan kegiatan yang belum dilakukan proses lelang.

"Namun secara garis besar kita sangat mengapresiasi kinerja Pemerintah Kukar, meski penyerapan masih 34,90 persen, namun secara global pendapatan sudah mencapai 45,55 persen," kata Salehudin SSos, Sfil Ketua DPRD Kukar.

Salehudian menuturkan, pada proses PAD murni dan pendapatan lain yang sah yang diterima Kukar kisaran diangka 26 persen, namun PAD murni yang dihasilkan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah mencapai 96 persen.

"Sedangkan dana transfer dari pemerintah pusat mencapai 46,97 persen," kata Salehudin.

Salehudin juga mengatakan, pada struktur anggaran perubahan 2017 akan terjadi rasionalisasi disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kukar, ini lantaran Pemerintah Kukar masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada rekanan.

"Jumlah hutang kisaran Rp500 miliar lebih, dari jumlah itu sekitar Rp300 miliar sudah dibayar belum lama ini. Nah sisanya nanti akan dibayarkan di perubahan, tetapi tak memungkinkan bisa dianggarkan di APBD 2018," kata Salehudin.

Salehudin menambahkan, untuk rencana proses peminjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembiayaan pembangunan Kukar, tinggal menunggu penandatangan MoU, sehingga tak lama kemudian dana tahap awal sekitar Rp382 miliar akan masuk ke kas daerah untuk keperluan pembangunan Kukar. (boy)