Sejumlah anggota DPRD Kukar mengaku siap mengawal proses pembahasan anggaran untuk pembebasan lahan warga yang menuju ke Puskesmas Muara Badak,

pasalnya bangunan Puskesmas Muara Badak sudah selesai cukup lama namun hingga kini belum kunjung dioperasikan.


“Kendalanya itu karena lahan warga menuju ke Puskesmas itu belum dibebaskan oleh pemerintah, makanya sampai sekarang Puskesmas itu belum bisa

difungsikan. Kalau instansi terkait mengusulkan rencana pembebasan lahan di APBD-P 2017, kita di dewan siap mengawal untuk itu,” kata Buherah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kukar kemarin.

Komisi IV DPRD Kukar menurut Buherah beberapa waktu lalu sudah memangil sejumlah pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, Camat Muara Badak, Bappeda, Kepala Puskesmas Muara Badak,

untuk mencari solusi terkait permasalahan lahan menuju ke Puskesmas dimaksud.

“Pada dasarnya kami menyerahkan sepenuhnya ke instansi terkait, dan berharap supaya Puskesmas tersebut secepatnya difungsikan, sebab bangunan itu sudah lama selesai pengerjaanya namun tak kunjung dimanfaatkan untuk kepentingan layanan kesehatan masyarakat. Kalau memang diusulkan di anggaran perubahan 2017 kami siap untuk mengawalnya,” tandas Buherah. (boy)