Karyawan Perusda Tunggang Parangan Kukar Akan Ajukan Gugatan ke PHI

Karyawan Perusda Tunggang Parangan Kukar Akan Ajukan Gugatan ke PHI

Perusda Kukar
Perusda Kukar
Photo: ist

KutaiRaya.com - 23/03/2017 21:26 WITA
Kkaryawan Perusda Tunggang Parangan (TP) Kukar akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Samarinda, menyusul tidak jelasnya pembayaran hak gaji mereka selama 3 tahun, meski dana penyertaan modal Pemkab Kukar ke Perusda udah cair akhir Desember 2016 lalu.

Namun sebelum mengajukan berkas gugatan ke PHI, karyawan terlebih dahulu akan meminta DPRD gelar pertemuan, dengan mengundang semua pihak terkait, untuk membahas masalah ini.

"Ya kalau di DPRD nanti buntu tak ada titik temunya, maka kami akan layangkan gugatan ke PHI,"kata Saiduani Nyuk.

Menurut dia, perjuangan untuk mendapatkan dana penyertaan modal Perusda TP Kukar telah terealisasi, namun setelah dana itu cair, direksi Perusda TP Kukar seolah olah tak mau segera membayar gaji karyawan.

"Sesuai dengan hasil kajian UGM (Universitas Gajah Mada) itu jelas, supaya pemerintah Kukar segera membayar gaji karyawan senilai Rp6,1 miliar. Namun setelah dana itu cair, tidak dibayarkan ke karyawan," katanya.

Sementara Direktur Operasional Perusda TP Suratman Mustakim, mempersilahkan para karyawan untuk mengajukan gugatan ke PHI Samarinda.

"Itu hak mereka, silahkan saja,"katanya.

Ia mengatakan manajemen Perusda TP yang ada hanya menjalankan, tugas untuk mengembangkan usaha yang diusulkan.

"Dana penyertaan modal Rp10 miliar dari Pemkab Kukar yang cair akhir 2016 lalu itu keperuntukkanya bukan untuk membayar gaji karyawan, tapi untuk menjalankan usaha" kata Suratman Mustakim.

Hasil kajian dari Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM (Universitas Gajah Mada) pada 2015 lalu dan berlanjut dengan adanya surat rekomendasi yang ditujukan ke H Marli Sekda Kukar, tidak dianggap pemerintah dan ditolak pemerintah, sehingga dana untuk pembayaran gaji tak bisa dilakukan dari penyertaan modal tersebut.

"Kami akhir Desember 2016 lalu diminta bikin proposal permohonan usulan bisnis untuk mendapat dana penyertaan modal, dan oleh pemerintah langsung dilakukan kajian dan penyertaan modal itu cair senilai Rp10 miliar," kata Suratman Mustakim.

Soal pembayaran gaji karyawan yang selama 3 tahun belum terbayar, menurut Suratman Mustakim, adalah urusan pemerintah (tanggungjawab) pemerintah, karena Perusda adalah perusahaanya pemerintah.

"Sebagai pemilik (pemerintah) harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan pembayaran gaji karyawan. Kalau kami didireksi ini hanya menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan bukan pemilik perusahaaan," ungkapnya. (boy)

 
 
Copyright © 2015 KutaiRaya.com. All rights reserved