Pemetaan Wilayah, Gali Potensi PAD Kukar

Pemetaan Wilayah, Gali Potensi PAD Kukar

Firnadi Ikshan
Firnadi Ikshan
Photo: ist

KutaiRaya.com - 22/03/2017 21:29 WITA
Diperlukan strategi pemetaan dalam menggali potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kutai Kartanegara.

"Menjadi daerah yang bukan sebagai daerah industry, Kukar memang diakui potensi PAD masih kecil, tak bisa disamakan dengan daerah industry seperti di Samarinda, ataupun Surabaya. Namun, saya yakin pemerintah melalui Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) sudah melakukan rancangan untuk pemetaan menggali potensi PAD Kukar kedepannya," kata Anggota Komisi III DPRD Kukar Firnadi Ikhsan.

Lanjut Firnadi Ikhsan, target PAD Kukar setiap tahunya tak lebih dari Rp400 miliar, bahkan ketika akhir tahun target tersebut tak mampu teralisasi dengan maksimal.

"Ada beberapa bagus yang diambil pemerintah dalam mendorong kemajuan pembangunan di Kukar, seperti bidang pariwisata, pertanian dalam arti luas. Ini sangat potensial kalau memang digarap maksimal, meski tak jadi daerah industry, namun jika program itu berhasil saya yakin akan banyak pendatang (wisatawan) yang akan berkunjung ke Kukar, yang berpotensi menghasilkan PAD besar," papar Firnadi Ikhsan.

Firnadi Ikhsan juga mengaku jika dalam waktu dekat ini, Komisi III DPRD Kukar akan memanggil Bapenda Kukar, untuk mengetahui apa saja rencana pemetaan yang dibuat instansi tersebut dalam upaya menggenjot PAD.
"Pasti dengan kepala Bapenda yang baru (sekarang Ir Totok Heru Subroto) tersebut, sudah melakukan penyusunan pemetaan potensi PAD Kukar," tegasnya.

Disisi lain, kata Firnadi Ikhsan, sejumlah asset asset Kukar yang berada di luar daerah Kukar, sepatutnya segera dilakukan inventarisasi dan kemudian apakah dimanfaatkan untuk kepentingan pendapatan, atau malah dijual dan dananya masuk kas daerah.

"Beberapa waktu lalu kita lakukan tinjauan ke sejumlah daerah, seperti di Samarinda, Banjarmasin, Jakarta untuk melihat asset asset berupa lahan dan rumah yang sebelumnya kepemanfaatannya untuk kepentingan asrama. Namun setelah kita cek, banyak yang tak termanfaatkan dengan baik. Tapi disisi lain, biaya operasional untuk merawat asset asset tersebut tetap keluar daerah APBD, ini tentunya menjadi beban, jika memang kepemanfaatannya tak jelas," tandasnya. (boy)

 
 
Copyright © 2015 KutaiRaya.com. All rights reserved