Hutang Pemerintah Kutai Kartanegara kepada pihak ketiga tidak hanya terjadi pada satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah), disejumlah OPD Kukar hutang belum kunjung dibayar. Salah satunya adalah hutang di Dinas Kesehatan Kukar kepada Badan Penyelanggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) senilai Rp45,6 miliar pada 2016 lalu, sampai sekarang belum terbayar.

Kepala Dinas Kesehatan Kukar Koentijo Wibdarminto mengakui tunggakan pembayaran BPJS tersebut adalah tengat waktu September sampai Desember 2016 lalu.

"Berkas pencairan secara adminitrasi sebenarnya sudah lengkap, tinggal tunggu proses pencairan saja. Saya dengar dalam waktu dekat ini pembayaran akan dilakukan setelah ada dana dikas Pemkab Kukar," katanya.

Pada 2016 lalu, lanjutnya, biaya kesehatan rakyat miskin Kukar yang ditanggung pemerintah melalui program BPJS mencapai Rp100 miliaran, sedang tahun 2017 ini nilainya merosot tajam lantaran terjadi kondisi defisit anggaran.

"Anggaran pembiayan BPJS kesehatan 2017 ini hanya Rp2 miliar untuk membeckup kesehatan warga meskin sekitar 7 ribuan orang," tandasnya.

Sementara itu secara terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Marli mengaku bahwa tim lobi Pemkab Kukar sudah berupaya untuk meminta pemerintah pusat guna mentransfer dana sisa salur 2016 ke kas Pemkab Kukar yang nilainya ratusan miliar. Dana tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga. (boy)