Difisit, TPP Kukar Tak Perlu Dihapus

Difisit, TPP Kukar Tak Perlu Dihapus

Hamdiah (Anggota DPRD Kukar)
Hamdiah (Anggota DPRD Kukar)
Photo: ist

KutaiRaya.com - 14/12/2016 23:39 WITA
Menyikapi menurunnya angka APBD 2017 yang ditaksir hanya mencapai Rp2,8 triliun, (menurun dibanding 2016, senilai Rp6,8 triliun), maka pemerintah harus cermat untuk mengatur dan mengelola anggaran.


Anggota DPRD Kukar dari Partai Bulan Bintang (PBB) Hamdiah, menilai penurunan nilai APBD Kukar jelas akan memberikan dampak terhadap pembangunan, oleh karenanya dirinya memberikan saran ke Pemkab Kukar agar dalam kondisi keuangan yang difisit,

kegiatan kegiatan tak penting dikurangi bahkan kalau bisa dihapus, seperti perjalanan dinas, biaya makan minum dan lainnya.


"Kalau menurut saya, kegiatan kegiatan diseluruh SKPD yang tak penting itu dikurangi bahkan kalau bisa dihapus," kata Hamdiah.


Hamdiah juga menyinggung soal Anggaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Kukar,

pada 2017 nanti agar kiranya tetap dipertahankan oleh Pemkab Kukar.


"TPP bagian Pemkab Kukar untuk mempertahankan dan menggenjot kinerja para pegawai, jika TPP dihapus, dikawatirkan malah akan menurunkan kinerja pemerintah. TPP juga bagian untuk mensejahterakan masyarakat." Ungkapnya. (boy)

 
 
Copyright © 2015 KutaiRaya.com. All rights reserved