Tren DBH Menurun, Saatnya Pemkab Kukar "Genjot" Industri Pertanian

Tren DBH Menurun, Saatnya Pemkab Kukar "Genjot" Industri Pertanian

Para Peserta Forum Diskusi Politik dan Pemerintahan.Para Peserta Forum Diskusi Politik dan Pemerintahan.
Photo: ist


KutaiRaya.com - 10/11/2016 20:45 WITA
Pusat Studi Politik dan Pemerintahan (PSPP) Unikarta (Universitas Kutai Kartanegara), Kamis (9/11/2016) pagi mengadakan Diskusi dengan mengusung tema "Kukar Pasca Migas".

Dalam diskusi itu, nampak hadir Ketua PSPP Efri Novianto, Rektor Unikarta Dr Sabran, dan puluhan mahasiswa Unikata yang menjadi peserta Diskusi.

Beberapa nara sumber dihadirkan dalam acara itu, diantaranya adalah Ketua DPRD Kukar Salehuddin, Kabid Perencanaan Pendapatan, Pengembangan dan Pengawasan (PPP) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kukar Edward.

Forum Diskusi Politik dan Pemerintahan ini bertujuan untuk memberikan catatan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat kukar untuk mandiri dan tidak tergantung dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) lagi .

"Karena 80 persen DBH mayoritas yang terbesar berasal dari Migas, sementara 10-20 tahun kedepan apa yang akan kita dapat ketika migas sudah habis" kata Efri.

Sementara Ketua DPRD Kukar Salehuddin saat mengisi materi itu, menyampaikan terimakasih dan sangat mengapresiasi Forum Diskusi Politik dan Pemerintahan yang dilaksanakan PSPP Unikarta.

"Kegiatan ini bisa menjadi kontribusi, solusi, serta rekomendasi untuk manjadi bahan bagi pembuat kebijakan yang akan memberikan materti yang penting dan strategis untuk menjadikan kukar lebih maju dan lebih sejahtera," katanya.

Berbicara tentang DBH sejak tahun 2013 itu menurun salah satunya diakibatkan oleh ekonomi makro di mina dan konflik Timur Tengah Over Suplly Minyak pasca dicabutnya embargo ekonomi Iran oleh America, dampaknya bagi Kukar Kontraktor Migas pada umumnya akan mengurangi aktifitas produksi, karena biaya sangat tinggi sedangkan harga Migas cenderung menurun.

"Lesunya aktifitas Perusahaan Migas berdampak pada kelesuan perekonomian Kukar pada umumnya, asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBD kukar 2016 hanya 5,5 persen jauh lebih rendah dari tahun - tahun sebelumnya, DBH baik dari SDA maupun pajak menurun drastis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kesulitan mengerakkan perekonomian melalui pembangunan, akhirnya petani, nelayan, pedagang merasa kesulitan menjalankan kegiatan bisnisnya akibat daya beli masyarakat menurun." Paparnya.

Kini Pemkab mulai memprioritakan industri pertanian dan mengurangi pertambangan khususnya batu bara dan melakukan kerja Integrasi kawasan ekonomi dengan Kab/Kota terdekat dan penysunan rencana induk Kepariwisataan

Sementara Rektor Unikarta DR Sabran menuturkan bahwa perguruan tinggi juga turut memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan SDM.

"Diharap seluruh fakultas melakukan inovasi guna mendukung visi misi terkait perekonomian. Kualitas output yang dihasilkan akan meningkat sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia nantinya. "katanya.

Perlu adanya dorongan terhadap interkonektifitas/ kerja sama antara perguruan tinggi,pemerintah dan dunia usaha guna meningkatkan kualitas. Sektor migas,pekebunan dan kehutanan diharapkan akan menjadi renovasi baru yang kembali dibangun. Saat ini infrastruktur Kutai Kartanegara masih ketergantungan terhadap sektor migas sebagai sektor primer,sementara sektor migas tidak lah faktor utama pendorong perekonomian negara.

Ini menjadi alasan kita untuk beralih kepada sektor non migas. Masih ada peluang lain untuk mendorong roda prekonomian seperti makanan minuman (kuliner),informasi dan komunikasi yang masih bisa dikembangkan. Budaya kerja pun harus lebih ditingkatkan dimana kemampuan kerja SDM mendorong percepatan perekonomian lebih baik seperti yang telah dialami oleh Korea beberapa waktu yang lalu. Ini mencerminkan bahwa peningkatan SDM menjadi sektor yang semestinya ditingkatkan kualitasnya.

Usai acara diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatangan kerjasama antara PSPP Unikarta dengan SKH Poskota Kaltim salah satumedia cetak yang eksis di Kalimantan Timur. Dimana dalam item kerjasama itu, SKH Poskota Kaltim siap mempublikasikan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Unikarta. (kr2)


Ketua DPRD Kukar foto bersama
Photo: ist

 
 
Copyright © 2015 KutaiRaya.com. All rights reserved