Solusi TPP, Pemkab Kukar Disarankan Lakukan Pengurangan

Solusi TPP, Pemkab Kukar Disarankan Lakukan Pengurangan

Chairul Anam
Chairul Anam
Photo: ist

KutaiRaya.com - 16/09/2016 09:05 WITA
Polemik Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Kutai Kartanegara menjadi bahan perbincangan hangat dua minggu belakangan ini. Ini tak lepas dari statmen Ketua Komisi III DPRD Kukar H Salehudin yang meminta supaya TPP distop sementara waktu, karena kondisi keuangan daerah yang sedang difisit.

TPP dianggarkan berdasar kemampuan keuangan daerah (KKD), jika KKD tak mampu, maka jangan dipaksakan dan tentunya pegawai negeri harus memahami hal itu.

Disisi lain Plt Sekda Kukar H Marli menegaskan bahwa, alokasi dana untuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), sampai dipenghujung akhir 2016 masih aman.
"Saya sudah croscek kas daerah, untuk anggaran TPP itu sebenarnya masih aman," kata H Marli.

H Marli enggan menyebut berapa nilai kas daerah Kukar yang tersisa yang akan masuk dalam pembahasan anggaran perubahan 2016 ini.

Sementara itu menyikapi polemic TPP , Wakil Ketua KNPI Kukar Chairul Anam menilai persoalan TPP harus disikapi secara bijak, karena hal ini menyangkut kesejahteraan 16 ribu pegawai di Kukar.

Namun dalam kondisi keuangan yang lagi difisit seperti sekarang ini, para pegawai hendaknya juga memahami kondisi keuangan daerah, apalagi diketahui bahwa selama ini tolak ukur dari pemberian TPP tidak ada kejelasan, hanya berbekal absensi TPP bisa direalisasikan.

"Sepatutnya TPP itu berdasarkan kinerja, bukan absensi pegawai," tegasnya.

Menurut dia, solusi terbaik untuk menyikapi polemic TPP adalah dengan melakukan pengurangan nilai, bukan melakukan penghapusan. Mulai dari jabatan tertinggi sampai terendah.

"Seperti misalnya untuk pejabat eselon II dikurangni 50 persen, kemudian eselon III 40 persen, kemudian jabatan dibawahnya 30 persen, sehingga TPP Kukar tidak dihapus," tegasnya. (boy)

 
 
Copyright © 2015 KutaiRaya.com. All rights reserved