Supaya Pemkab Kukar Mau Cairkan Dana, Perusda TP Diminta Ajukan Gugatan

Supaya Pemkab Kukar Mau Cairkan Dana, Perusda TP Diminta Ajukan Gugatan

Aksi demo karyawan Perusda Tunggang Parangan Kukar, Rabu (149) pagi lalu.Aksi demo karyawan Perusda Tunggang Parangan Kukar, Rabu (149) pagi lalu.
Photo: ist


KutaiRaya.com - 16/09/2016 09:01 WITA
Meski sudah ada hasil kajian rekomendasi Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (P3EKP) Universitas Gajah Mada (UGM), terkait dana penyertaan modal ke Perusda Tunggang Parangan (TP) Kukar senilai Rp6,1 miliar, namun tidak serta merta Pemkab Kukar segera "menggelontorkan" dana penyertaan modal tersebut, untuk membayar gaji karyawan yang nunggak sampai 3 tahun.

Dua kali menggelar aksi demo pun, hasilnya masih nihil. Malah Pemkab Kukar melalui Kepala BPKAD Kukar Tofan H didampingi Kabag Hukum, mempersilahkan manajamen Perusda TP menggugat pemerintah.

"Alasannya karena dana penyertaan modal yang direkomendasikan oleh Tim Independen dari UGM itu tetap tidak bisa dicairkan karena belum cukup syarat untuk dicairkan. Pak Topan juga mengatakan harus ada rekom atau keputusan pengadilan dan Kejaksaan dalam artinya manajemen Perusda TP harus melakukan gugatan kepada pemerintah tentang penyertaan modal tersebut setelah proses tersebut baru kemungkinan dibayarkan," papar Saiduani Nyuk, coordinator Karyawan Perusda TP Kukar..

Saiduani Nyuk mengatakan proses yang diminta pemkab diwakili kepala BPKAD tersebut sangat lucu dan baru kali ini ada dalam sejarah, Pemkab meminta Perusahaan Daerah miliknya sendiri menggugat Pemkab.

menurut Saiduani belum ada terjadi dimanapun hanya terjadi di Kutai Kartanegara.

kemudian sejak tahun 2012 Anggaran penyertaan modal perusda TP dianggarkan dan diketok oleh DPRD dalam buku APBD Kukar setiap tahun bahkan sudah disahkan DPRD kukar perda penyertaan modal tersebut. berapa kali pertemuan antara karyawan dan ketua DPRD juga ketua DPRD Salehuddin.S.Fil mendukung penuh atas pencairan tersebut karena di Penyertaan Modal tersebut nasib karyawan.

Namun tak diindahkan pihak Pemkab. bahkan Bupati Kukar Rita Widyasari sudah membuat disposisi agar dana tersebut dicairkan supaya peruda TP berjalan sehat, namun selalu mentok di BPKAD. secara aturan sudah lengkap untuk pencairan dana tersebut agar gaji karyawan dibayarkan, ujungnya nihil, pihak BPAD justru meminta lagi syarat yang aneh-aneh.

Dalam waktu dekat karyawan dan manajemen Perusda TP akan melakukan gugatan kepada pemkab kukar sesuai keinginanpihak Pemkab.

"Langkah tersebut mau tidak mau harus kami lakukan kedepan karena kami sudah komunikasikan dengan Ketua LBH Kutai Kartanegara diwakili oleh pak Jamaluddin, S.Ag. S.H,M.H. sebagai sekretaris menyatakan kalau belum ada niat baik pemkab untuk membayar siap mendapingi karyawan Perusda TP," tandasnya. (boy)

 
 
Copyright © 2015 KutaiRaya.com. All rights reserved