Woow, H Salehudin Siap Mundur dari Dewan Kukar Kalau TPP Tak Distop

Woow, H Salehudin Siap Mundur dari Dewan Kukar Kalau TPP Tak Distop

H Salehudin (Ketua Komisi III DPRD Kukar)
H Salehudin (Ketua Komisi III DPRD Kukar)
Photo: ist

KutaiRaya.com - 15/09/2016 20:40 WITA
Pembahasan soal Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Kutai Kartanegara semakin alot, jelang pengesahan APBD-P Kukar akhir September 2016 ini.

Rabu (14//9) siang ksiang berlangsung rapat tertutup, diruang Ketua DPRD Kukar membahas rancangan anggaran perubahan 2016, sebelum Pemkab Kukar secara resmi menyampaikan KUA PPAS Perubahan 2016 ke DPRD Kukar.

Ketua Komisi III DPRD Kukar H Salehudin usai rapat tertutup kemarin mengungkapkan, anggota DPRD Kutai Kartanegara sepakat bahwa penghentian sementara TPP harus dilakukan, jika anggaran perubahan 2016 mau dibahas bersama DPRD Kukar.

Menurut H Salehudin, berdasar Peraturan Pemerintah Tahun 2015 dan Permendagri 52/2016, diterangkan bahwa pengalokasikan dana tunjangan pegawai itu disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD), jika keuangan daerah tak mampu maka tidak bisa dipaksakan.

Setiap tahunya, anggaran untuk TPP yang dialokasikan dari APBD Kukar mencapai Rp1,047 triliun, ditambah gaji pegawai yang semuanya hampir Rp2,5 triliun.

Jika TPP tetap dipaksakan untuk dianggarkan diperubahan, maka begitu sangat berdosa sekali pemerintah, karena jelas belanja untuk rakyat jadi nol (belanja pembangunan red).

"Kalau tetap ngotot untuk menganggarkan TPP berarti itu melawan undang undang, bukan melawan DPRD. Oleh sebab kalau TPP tidak distop dulu saya siap mundur dari dewan," kata H Salehudin.

Menurut H Salehudin, selama ini pegawai di Kukar banyak mendapatkan tunjangan, diluar dari gaji pokok. Ada uang lembur, honorarium pegawai dalam setiap kegiatan proyek, dan tunjangan penghasilan pegawai.

"Kita minta kepada seluruh pegawai di Kukar untuk tenang dulu, TPP itu distop sementara tunggu system diperbaiki,dimana pemberian TPP hendaknya berdasar dari nilai PAD Kukar," beber H Salehudin.

H Salehudin juga menyatakan, bahwa kegiatan kegiatan yang tidak terlalu urgen harus dipangkas dalam anggaran perubahan nanti, seperti biaya perjalanan dinas, uang makan minum, belanja baju hari hari tertentu.

Sementara itu secara terpisah Plt Sekda Kukar H Marli, mengaku bahwa penghentian TPP Kutai Kartanegara akan membuat suasana gaduh di lingkungan pegawai, bahkan pihaknya mendengar adanya gerakan pegawai yang akan melakukan aksi demo jika memang TPP mau distop.

Ini lantaran, timing (waktu) yang tak tepat kalau anggaran TPP itu distop, kalau awal 2017 nanti dilakukan penyetopan bisa saja para pegawai menerima.

"Beberapa hari lalu saya ke Jakarta,dan mencroscek Kasda Kukar, untuk TPP itu sebenarnya aman aman saja. Tinggal memilih, apakah untuk tetap mengalokasikan TPP atau menunda kegiatan proyek 2016 ini," ungkap H Marli.

H Marli juga menambahkan, penghentian TPP tidak bisa serta merta dilakukan lantaran ada regulasi yang mengaturnya yakni Peraturan Bupati (Perbup), sehingga jikalau akan melakukan penghentian TPP maka perlu dilakukan revisi Perbup dimaksud.

"Disisi lain juga perlu dilakukan kajian yang dilakukan akademisi dan Balitbangda menyikapi TPP ini, hasil kajian ini nanti menjadi dasar apakah memang TPP dihilangkan atau tetap dianggarkan, sehingga tidak serta merta langsung distop." Ujar H Marli. (boy)

 
 
Copyright © 2015 KutaiRaya.com. All rights reserved