Badai difisit menerpa Indonesia, hampir semua daerah "menjerit" lantaran kondisi keuangan yang semakin menurun. Kebijakan Pemerintah pusat melalui presiden RI Joko Widodo, menaikan tunjangan DPRD pada Musyawarah ADKASI belum lama ini, disebut sebagai kebijakan tak realistis.

"Tidak realistis tunjangan DPRD dinaikan dalam kondisi sekarang." Kata Ketua DPRD Kukar Salehudin, SSos, SFil.

Salehudin menjelaskan bahwa hal itu hanya sebatas wacana yang disampaikan oleh presiden, .

"Saya fikir tidak realistis kalau tunjangan kita dinaikan dengan kondisi sekarang (defisit).," tegas Salehudin.

Menurut Salehudin masih banyak prioritas anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan di Kukar,."Kita focus kesana dulu," ujar Salehudin.

Selanjutnya politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa APBN dan APBD dalam kondisi yang tidak sehat.

"Di Kukar sendiri kita sedang membuat skema pinjaman daerah untuk mengatasi defisit anggaran, hal ini memungkinkan dilakukan sebagaimana diatur dalam PP 30 tahun 2011. Opsinya banyak sekali, ada SMI, ada IDB, pinjaman ke pemerintah pusat atau bisa juga kita terbitkan oblikasi daerah, kita pelajari semuanya yang mana terbaik dan paling mungkin dilaksanakan di Kukar." papar Salehudin.

Ketika didesak tentang wacana pemotongan TPP PNS, Saleh menjawab diplomatis bahwa semua opsi sedang dipelajari, hanya saja ini masih di pertimbangkan semuanya karena ini wilayah eksekutif DPRD hanya menyetujui saja. (boy)