Menyedihkan Kondisi Kantor Desa di Long Lalang Tabang

Menyedihkan Kondisi Kantor Desa di Long Lalang Tabang

Sugianto Anggota DPRD Kukar nunjuk plafon kantor desa yang rusakSugianto Anggota DPRD Kukar nunjuk plafon kantor desa yang rusak
Photo: ist


KutaiRaya.com - 01/09/2016 21:21 WITA
Belum lama ini Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan monitoring ke Desa Long Lalang Kecamatan Tabang.

Di Desa ini anggota dewan melihat secara langsung kondisi desa baik itu sarana dan prasarana desa serta pembangunan infrastruktur lainnya. Dimana dengan tersedianya sarana dan prasarana ini akan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun alangkah terkejutnya ketika rombongan Komisi III yang dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD Kukar Sugianto mendapati kantor Desa Long Lalang Kecamatan Tabang yang kondisinya jauh dari layak. Terlihat atap plafon yang telah rapuh dan berlepasan, serta tidak ada fasilitas yang memadai.

"Menyedihkan sekali kondisinya, kantor desa ini merupakan kantor yang paling tidak layak selama saya meninjau beberapa desa di wilayah Kukar. " kata Sugianto.

Sugiyanto yang merupakan wakil dari daerah pemilihan enam termasuk Tabang ini, memang sengaja melakukan monitoring ke daerah ini, dengan harapan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan namun juga bisa dirasakan oleh masyarakat di kecamatan terjauh ini.

"Kami dari komisi III yang membidangi masalah Ekonomi dan Keuangan salah satunya meliputi pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mengharapkan desa ini juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah,"katanya.

Saat meninjau kantor desa ini, Sugiyanto diterima oleh Ketua BPD Desa Long Lalang Yohanes Darius dan tokoh masyarakat setempat Ayub, dikarenakan kepala desa dan jajarannya sedang menghadiri acara di kabupaten.

Diungkapkan Ayub bahwa pihak desa telah beberapa kali mengusulkan renovasi sampai pembangunan kantor desa dalam musrenbangdes, namun sampai sekarang tidak pernah terwujud. Sehingga dibiarkan dan kondisinya terlihat sampai saat ini. Kami mengusulkan pembangunan kantor desa terpadu dengan BPD, sehingga bisa memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Tidak hanya kantor desa yang sudah tidak layak lagi, terlihat jalan desa juga belum pernah tersentuh pembangunan. Desa yang memiliki 170 an kk ini hanya memiliki satu sekolah dasar. Warga juga menginginkan adanya fasilitas kesehatan, karena yang ada didesa hanya puskesmas pembantu yang sebagian besar hanya digunakan untuk ibu melahirkan.

Kami pernah mengusulkan pembangunan puskesmas, namun masih terkendala dengan status kawasan lahan dari Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), sehingga tidak bisa dibuatkan sertifikat atau surat tanah resmi sebagai persyaratan pembangunan puskesmas.

Mendapati kondisi ini Sugiyanto berharap agar penetapan status kawasan segera dilakukan evaluasi. Pada kenyataannya selama ini desa tidak ada tindaklanjutnya sebagai kawasan budidaya kehutanan, dan terkesan ada pembiaran sehingga desa tidak mendapat perhatian. (boy)

 
 
Copyright © 2015 KutaiRaya.com. All rights reserved