Pengelolaan ADD di Kukar Banyak Kelemahan

Pengelolaan ADD di Kukar Banyak Kelemahan

Kabid Akuntasi BPKAD saat menyampaikan paparannyaKabid Akuntasi BPKAD saat menyampaikan paparannya
Photo: ist


KutaiRaya.com - 18/08/2016 20:37 WITA
Pelatihan Akuntasi Keuangan KNPI Kutai Kartanegara, yang diikuti para bendahara, wakil bendahara DPD KNPI dan DPK KNPI se Kutai Kartanegara, yang dimulai sejak 14 sampai 17 Agustus 2016 di Hotel Grand Elty Tenggarong, menghadirkan beberapa pametari, yakni dari Inspektorat Daerah Kukar, Kejari Kukar, BPKP, Perpajakan dan BPKAD Kutai Kartanegara.

Selasa (16/8) lalu, perwakilan dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kutai Kartanegara berkesempatan menyampaikan materi dihadapan sekitar 60 peserta pelatihan. Sukotjo, Kabid Akuntasi BPKAD Kukar, mengupas tentang materi Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Sukotjo, proses pengelolaan dana desa di Kutai Kartanegara masih banyak kelemahan, hal ini tak lepas dari beberapa permasalahan dana desa, seperti misalnya RPJM desa dan rencana kerja pembangunan desa cenderung copy paste dan belum berdasar kebutuhan desa masing masing, Kemudian penatausahaan keuangan tidak berjalan dengan baik biarpun sudah dilakukan pendampingan, lantas usaha perekonomian cenderung kurang berhasil.

Selain itu permasalahan lain yakni kondisi tata kelola desa variasi yang sangat tinggi dari yang sangat kurang sampai sudah maju, kemudian perangkat desa yang sering berubah ubah karena efek Pilkades, SDM perangkat desa bervariasi mulai SD sampai S1, kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan belum memadai.

Kemudian masih terdapat desa yang belum menyusun RKP desa, desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib adminitsrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, masih banyak desa yang belum menyusun laporan sesuai ketentuan, evaluasi APB desa belum didukung kesiapan aparat kecamatan.

"Sehingga dari beberapa persoalan tersebut berdampak pada proses pencairan dana ADD, sebab proses pencairan ADD dilakukan tiga tahap, untuk mencairkan dana ditahap selanjutnya ketentuannya desa harus membuat laporan pertanggungjawaban lebih dahulu," kata Sukotjo.

Dari paparan Sukotjo juga diketahui bahwa ada beberapa desa yang proses pencairan alokasi dana desa, cairnya dipenghujung akhir tahun, bahkan antara pencairan tahap II dan tahap III itu hanya selisih 13 sampai 20 hari saja.

"Ini tentu menjadi permasalahan, sebab alokasi dana desa yang nilainya ratusan juta sampai miliaran rupiah, digunakan dalama hitungan tidak sampai satu bulan, lantas seperti apa pertanggungjawabannya,?" ungkapnya.

Dalam pelatihan itu, para peserta secara serius menyimak setiap pemaparan dari pamateri, dan diharapkan melalui pelatihan ini nantinya para bendahara dan wakil bendahara KNPI bisa melakukan penatausahaan laporan keuangan dengan benar sesuai aturan.

Selain itu bisa mengimplementasikan ilmunya ditengah masyarakat, salah satunya adalah melakukan pendampingan pengelolaan keuangan desa.

"Kita berharap, para peserta yang ikut dalam pelatihan ini nantinya sekembali kedaerah masing masing bisa mengimplementasikan ilmunya ditengah masyarakat, seperti melakukan pendampingan pengelolaan keuangan di pemerintah desa," tandas Ketua DPD KNPI Kukar Junaidi. (boy)

 
 
Copyright © 2015 KutaiRaya.com. All rights reserved