Tiga Tahun Karyawan Perusda TP Belum Digaji

Tiga Tahun Karyawan Perusda TP Belum Digaji

Pertemuan bahas gaji karyawan Perusda TPPertemuan bahas gaji karyawan Perusda TP
Photo: ist


KutaiRaya.com - 09/08/2016 20:51 WITA
Direksi Perusda Tunggang Parangan (TP) bersama puluhan karyawan Perusda TP Kukar, Senin (8/9) kemarin rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa ke Pemkab dan DPRD Kutai Kartanegara. Namun sebelum aksi mereka lakukan, mereka melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Kukar Salehudin SSos, Sfil yang dihadiri Plt Sekda H Marli, Kepala Inspektorat Kukar perwakilan BPKAD Kutai Kartanegara.

Dalam pertemuan itu, mereka menyoal mengenai dana penyertaan modal yang tak kunjung terealisasi meski hasil rekomendasi kajian dari UGM menyarankan agar Pemerintah Kukar mengelontorkan dana penyertaan modal Rp6,1 miliar untuk membayar gaji karyawan. Hasil kajian UGM itu sendiri menyimpulkan agar pemerintah memberikan suntikan dana kepada Perusda TP senilai Rp500 juta untuk penyehatan serta memberikan dana Rp6,1 miliar untuk membayar gaji karyawan.

"Namun hasil kajian itu ternyata tidak ditindaklanjuti pemerintah. Padahal landasan paying hukumnya sudah jelas, ada Perda yang mengatur tentang penyertaan modal daerah, dan karyawan ini adalah asset perusahaan yang harus diperhatikan. Sejak 2013 lalu, gaji karyawan Perusda TP tak terbayarkan," kata Azmi salah seorang karyawan Perusda TP.

Ketua DPRD Kukar Salehudin dalam kesempatan pertemuan itu menegaskan, bahwa, pihaknya telah mendorong agar pemerintah merealisasikan penyertaan modal ke Perusda."Aturan tentang Perda penyertaan modal untuk Perusda TP sudah kita sahkan, apalagi kajian dari UGM juga sudha mengiyaratkan agar merealisasikan dana penyertaan modal ke Perusda TP. tinggal teknisnya pemerintah untuk segera merealisasikan hal tersebut," papar Salehudin.

Sementara itu Plt Sekda H Marli mengaku memaklumi dan memahami apa yang menjadi tuntutan para karyawan Perusda TP, namun demikian pemerintah tak ingin gegabah mengambil keputusan, apalagi dana yang akan direalisasikan ini miliaran rupiah, harus ada paying hukum yang jelas agar dikemudian hari tak menimbulkan permasalahan.

Disisi lain, sebenarnya pemerintah sudah berulang kali mengeluarkan dana penyertaan modal ke perusda TP, namun belum memberi keuntungan. Akan tetapi pemerintah masih berniat untuk melakukan penyehatan terhadap kondisi perusahaan daerah tersebut.

"Besok (hari ini red) kita akan lakukan pertemuan kembali, menindaklanjuti pertemuan hari ini (kemarin-red) dengan mengundang Kepala BPKAD, Ketua DPRD, Kepala Inspektorat, untuk membahas masalah ini. Keputusannya kita tunggu besok (hari ini-red)," tegas H Marli. (boy)

 
 
Copyright © 2015 KutaiRaya.com. All rights reserved