Biaya Operasional Sekolah jadi Tanggungjawab Pemerintah

Biaya Operasional Sekolah jadi Tanggungjawab Pemerintah

Tulus Sutopo Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan KukarTulus Sutopo Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kukar
Photo: ist


KutaiRaya.com - 04/08/2016 20:30 WITA
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wiyono melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menenggah (Dikmen) Tulus Sutopo, M,M.Pd menegaskan, bahwa sekolah sekolah tidak diharapkan melakukan transaksi jual beli buku Pelajaran dan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk peserta didik di sekolah.

Ada 2 bentuk kurikulum yang masih di terapkan oleh sekolah yakni kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Dalam hal ini mempengaruhi perbedaan kebutuhan buku penunjang dalam proses belajar mengajar.

Ke dua kurikulum ini di serahkan pada sekolah masing-masing dan pemerintah telah memberikan porsi kepada sekolah masing-masing untuk pembelian buku Buku Standar Pemerintah (BSP) yang telah di tentukan oleh kementrian atau pemerintah pusat. Dana pembelian buku itu sendiri pada dasarnya telah tercakup di dalam Biaya Oprasional Sekolah Nasional (BOSNAS) bagi tiap sekolah.

"Karena biaya oprasional iu sudah dibiayai oleh pemerinta jadi jangan macam-macam untuk tingkat SMA/sederajat saja biaya pemerintah itu ada tiga alokasi Boska dari Kabupaten, Bosnas Dari Kementrian dan Bosda dari Provinsi jadi jangan jadi biaya oprasional sekolah itu tidak boleh dibebakna kepad orang tua "tegasnya.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pendidikan juga telah menentukan 10 penyalur resmi buku paket untuk peserta didik khususnya sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. Lain halnya dengan sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2006, maksudnya ialah penyalur buku yang berbasis Kurikulum 2006 tidak termasuk didalam 10 penyalur resmi yang di tentukan oleh pemerintah, sehingga sekolah masih bisa mencari penyalur buku yang sesuai dengan kurikulum yang mereka terapkan, tetapi tetap harus di sesuaikan dengan dana yang tercantum pada dalam BOSNAS.

Tulus juga menjelaskan bahwa setiap sekolah di berikan kebijakan untuk memilih penyalur buku yang telah di tentuka oleh pemerintah. "Sekali lagi ditekankan dilarang keras bagi pihak sekolah unuk menjual Buku Pelajaran dan LKS yang di salurkan oleh penerbit"tegasnya.

Yang di perkenankan adalah peserta didik melalui orang tua untuk mengharagai kreatifitas pengajar yang memang membuat LKS yang di buat sendiri dengan memetik dari berbagai sumber yang telah di baca dan di sesuaikan oleh pendidik untuk di suguhkan kepada peserta didik.

"Ya boleh-boleh saja guru meminta LKS yang sifatnya buatan sendiri untuk digandakan oleh peserta didik, ini merupakan hasil kreatifitas guru yang tentunya sesuai ketentuan dan petunjuk,"tambahnya.

Untuk sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 wajib berhati-hati dalam memilih buku yang akan disampaikan kepada peserta didik karena memang buku-buku kurikulum ini masih terus di revisi dari pemerintah.

Sehingga pemanfaatannya masih jadi kesulitan bagi pendidi dan sekolah itu sendiri. Buku-buku yang dimasksud ini juga sebenarnya bukanlah satu-satunya tolak ukur materi yang di ajarkan namun hanya sebagai pegangan atau pendamping yang masih dan wajib di kembangkan dengan materi-materi yang di peroleh dari sumber-sumber lain. Apa lagi saat ini sudah semakin canggih seperti materi-materi pembelajaran juga bisa di download melaui internet.

Tapi disisi lain sekolah berhak memberikan tempat/memfasilitasi bagi penyalur resmi untuk mendistribusikan buku dalam hal ini bukan pihak sekolah yang berurusan dengan peserta didik mengenai distribusi buku melainkan peserta didik dalam hal ini melaui orang tua yang berurusan langsung dengan penyalur buku resmi. (kr2)

 
 
Copyright © 2015 KutaiRaya.com. All rights reserved