Komisi III DPRD Kutai Kartanegara belum lama ini melakukan konsultasi ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), konsultasi dilakukan kaitannya menyikapi adanya lembaga pengelola dana bergulur usaha mikro kecil yang selama ini dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM.


"Inti dari konsultasi itu untuk menanyakan, kaitannya dengan dana bantuan modal untuk koperasi, karena di kementerian koperasi itu adanya lembaga pembiayaan koperasi, dengan harapan apakah proses dana bergulir tersebut sampai ke kabupaten/kota di Indonesia," kata Firnadi Iksan, Anggota Komisi III DPRD Kukar yang ikut dalam konsultasi tersebut.


Hasil konsultasi tersebut ternyata sejauh ini dana untuk pembiayaan koperasi di Kementerian Koperasi dan UKM masih sangat terbatas,


sehingga belum bisa "mengkaver"semua pembiayaan bantuan dana ke koperasi kabupaten/kota.


"Di Kukar itu terdapat 400 koperasi, namun tidak semua aktif. Pun demikian koperasi koperasi yang aktif itu bisa mengajukan bantuan dana ke Kementerian Koperasi dan UKM, dimana ketika pengajuan telah disampaikan nantinya akan dilakukan kroscek ke lapangan." katanya.

Jika hasil survey layak maka bantuan bisa direalisasikan. (boy)