Pemerintah Kutai Kartanegara memiliki banyak asset, namun sayang asset asset yang dimiliki tak terdata dan terurus dengan baik.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kutai Kartanegara Salehudin SSos, SFil meminta ke Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, untuk melakukan pendataan dan pengelolaan seluruh asset milik Pemerintah Kutai Kartanegara.

"Kita minta seluruh aset pemkab terdata dan terkelola dengan baik," tegas Salehudin.

Menurut Salehudin, bahwa masih banyak aset daerah yang belum terdata dan terkelola dengan baik. Aset itu beli menggunakan uang rakyat, tentu diminta semuanya terdata, lebih dari itu bisa terkelola dengan baik.

"Kita tidak ingin setiap tahun mendapatkan catatan yang sama dari BPK karena lemahnya data terhadap aset yg kita miliki, belum lagi kalau kita bicara aspek pengelolaannya." Papar Salehudin.

Catatan BPK menyebutkan ada beberapa aset dikuasai oleh mantan pejabat atau pensiunan. Belum lagi aset yang berpindah tangan.

"Kalau kita tidak punya data valid, tentu amat sangat sulit untuk menelusuri seluruh aset tersebut, bukan hanya yang ada di Kukar, termasuk juga aset yang menyebar di kota atau propinsi lainnya."Katanya.

Selanjutnya, kata Salehudin dalam waktu dekat akan memanggil SKPD terkait terkait dengan pendataan dan pengelolaan aset daerah. (boy)