Sejak resmi dilantik sebagai dewan direksi Perusda Tunggang Parangan (TP) Kutai Kartanegara satu tahun lalu, para dewan direksi diperusahaan plat merah tersebut tak berfikir untuk bisa mendapatkan gaji.


"Orentasinya memang kita ga berfikir soal gaji, tapi bagaimana berjuang agar Perusda TP bisa maju dan berkembang. Sejak setahun terakhir sejak kami dilantik sebagai dewan direksi memang tak menerima gaji, ini sebagai bentuk konsekuensi kondisi keuangan perusda TP," kata Direktur Operasional Perusda TP Suratman Mustakim.


Lantas rencana penyertaan modal Perusda TP yang sudah masuk pada APBD Kukar 2016, senilai Rp15 miliar, diakui Suratman, ini akan dilakukan untuk pengembangan usaha, termasuk dalam penanganan pengelolaan blok Mahakam 2017 mendatang.


"Kita merasa yakin, Perusda TP akan bisa maju dan berkembang. Dan kami siap untuk hal itu. Tinggal pemerintah saja, mau dikemanakan perusda TP ini untuk kemajuan kedepannya," tandasnya.


Sebelumnya LP KPK Kukar melalui Direkturnya Fatahudin, menyebut bahwa Perusda TP tak layak menerima dana penyertaan modal dari Pemkab Kukar. Ini dikarenakan, berulang kali mendapat dana segar dari pemerintah, Perusda TP tak berkontrusi sama sekali ke pemerintah.

"Kami menilai Perusda TP tak layak lagi untuk mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah," tegas Fatahudin. (boy)