DPRD Kutai Kartanegara angkat bicara menanggapi "kisruh" lahan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) Tenggarong yang ternyata belum ada ganti rugi ke pemilik lahan oleh Pemerintah Kutai Kartanegara.

Melalui Sekretaris Komisi I DPRD Kukar Supriyadi, pihak DPRD Kukar dalam waktu tidak lama ini akan segera memanggil Pemerintah Kukar, dalam hal ini Asisten I Setkab Kukar, Bagian Administrasi Pertanahan, serta pihak MAN Tenggarong, termasuk pemilik lahan juga akan dipanggil.

"Kami ingin tahu duduk persoalan yang sebenarnya, tentang status lahan tersebut, apakah memang benar belum ada ganti rugi atau sudah," kata Supriyadi.

Pemerintah Kukar sepatutnya tidak tutup menyikapi persoalan ini, sebab jika sekolah tersebut benar benar disegel maka akan berdampak terhadap kegiatan berlajar mengajar dan yang menjadi korban tentunya adalah para siswa.

"Pemerintah dibawah asisten I harus cepat lakukan croscek lapangan," tegasnya.

Sementara pihak MAN Tenggarong, sepertinya langsung beraksi setelah membaca berita terkait dengan rencana penyegelan gedung MAN Tenggarong, bahkan Rabu (13/4) pagi kemarin Kepala MAN Tenggarong Saharudin didampingi salah seorang guru Nor Jali berencana akan menghadap Asisten III Setkab Kukar untuk menyampaikan persoalan itu.

"Ini kami mau bertemu pak Asisten III, untuk menyampaikan persoalan itu," kata Saharudin yang diamini Nor Jali.

Diakui oleh mereka bahwa MAN Tenggarong memang tidak memiliki lahan sebagaimana yang disoal oleh H Celung, pihak sekolah selama ini hanya pinjam pakai lahan yang diakui pihak sekolah adalah asset Pemerintah Kukar.

"Kami sudah melayangkan surat pinjam pakai ke pemerintah, untuk digunakan kegiatan belajar MAN dilahan ini," katanya.

Dia mengaku, jika pemilik lahan berencana menyegel bangunan MAN Tenggarong, pihak sekolah mengaku siap dan silahkan saja, sebab sejauh ini pihaknya sudah koordinasi dengan Pol PP dan kepolisian.

"Seharunya mereka menunut ke Pemerintah Kukar karena pemerintah lah yang memiliki asset," tandasnya. (boy)