Wakil Ketua KNPI Kukar Efri Novianto minta agar pemerintah maksimalkan PAD salah satunya dari retribusi parkir.

"Ketergantungan Kukar terhadap dana bagi hasil (DBH) Migas sangat besar. Lebih dari 80 % struktur APBD Kukar berasal dari DBH, sisanya kurang dari 20 % berasal dari PAD," ujarnya.

Dampaknya baru di rasakan 1 tahun terakhir ketika terjadi penurunan harga minyak dunia yang penyentuh pada level terendah yaitu dibawah 30 USD per barel.

"Oleh karena itu harus mulai menguatkan pendapatan asli kita yaitu PAD. Saya fikir dilihat dari sisi regulasi yang memayungi bagaimana meningkatkan PAD sudah ada salah satunya adalah Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir ditepi jalan umum, hanya saja menurut saya belum maksimal di implementasikan. Tahun ini (2016, red) saja kita hanya mentargetkan PAD dari retribusi parkir hanya 10 Juta rupiah, padahal seharusnya bisa lebih dari itu yaitu sekitar 1-2 Milyar pertahun," ungkapnya.

Asumsinya sederhana, didalam perda diatur tentang tariff parkir berlangganan yaitu 30 ribu rupiah untuk kendaraan roda dua, 40 ribu rupiah untuk roda empat dan 50 ribu rupiah untuk kendaraan lebih dari roda empat. Jumlah kendaraan bermotor di Kukar menurut data BPS tahun 2010 mencapai lebih dari 30 ribu unit.

"Jika kita menerapkan parkir berlangganan dengan tariff terendah maka ada potensi PAD kita minimal 900 Juta rupiah pertahun,"katanya.

Ketika ditanya bagaimana mekanisme pungutan, Efri menjelaskan kita terapkan ketika yang bersangkutan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat. Bagi kendaraan yang berasal dari luar, kita tetap bisa melakukan pungutan berupa pembayaran parkir ditempat, .

"Karena setiap retribusi mewajibkan pemerintah memberikan pelayanan, maka setiap kantong parkir harus ditempatkan petugas resmi. Kalau seandainya hal ini dilakukan oleh pemerintah, saya yakin kita otomatis bisa menertibkan para juru parkir liar yang banyak beroperasi di Kukar," tandasnya. (boy)