Dokumen buku APBD Kutai Kartanegara menjadi barang yang sulit didapat kan oleh elemen masyarakat Kukar.


Transparan anggaran sepertinya belum dilakukan sepenuhnya pemerintah, meskipun aturan atas transparan itu sudah ada.


Hal itu terungkap saat Ketua DPRD kukar Salehudin melakukan dialog dengan para mahasiswa Kukar, Senin (22/2) lalu.


Menyikapi hal itu Ketua DPRD Kukar Salehudin Ssos, Sfil mengemukakan bahwa sudah sepatutnya keterbukaan informasi publik dilakukan pemerintah.


"Sebab ketika pedoman atau sudah disahkan, maka masyarakat punya hak untuk tahu. Sehingga masyarakat pun akan tahu program program berikut anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan, " kata Salehudin.


Dua instansi yang kompeten untuk cetak buku APBD Kukar menurut Salehudin adalah Bappeda dan BPKAD.


Jikapun masyarakat tak bisa mendapatkan dokumen fotocopy buku APBD, harusnya jika meminta bisa mendapatkan softcopynya. (boy)