• Kamis, 25 April 2024
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



Guna melihat kesiapan lahan yang akan digunakan untuk membangun Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kukar, Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) Kaltim Brigjen Pol Endaryoko, di dampingi Anggota Komisi I DPRD Kaltim dan jajaran Polres Kukar, meninjau langsung lokasi pembangunan SPN dari PT. Multi Harapan Utama (MHU), di Km 18 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kukar, Senin (22/2/2016) siang.

Menurut Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Endaryoko, kunjungan ini untuk mendorong percepatan pembangunan SPN Polda Kaltim di wilayah Kukar, yang tanahnya dari PT. MHU dengan status Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) dengan luas sekitar 428 hektar.

"Saya ingin percepatan pembangunan SPN agar segera bisa difungsikan, " ujarnya.

Ketika ditanyakan fungsi bangunan SPN yang berada di Stal Kuda Balikpapan bila SPNn sudah terbangun di Kukar, Endaryoko mengaku SPN di Balikpapan belum ada perncanaan khusus, namun kemungkinan bisa meperbesar bangunan Brimob yang ada.

"Kami belum ada pembahasan khusus untuk SPN Balikpapan kedepannya, tetapi kemungkinan akan memperluas bangunan Brimob yang berada di samping lokasi SPN tersebut, " ucapnya.

Setelah meninjau lokasi, Endaryoko menambahkan, perencanaan pembangunan SPN yang terletak di Km 18 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kukar sangat representatif, mulai dari infrastruktur jalan sudah bagus apalagi jalur ini juga tidak terlalu jauh jalan poros Kukar – Kubar.

"Saya pastikan kedepan bila pembangunan SPN di wilayah ini selesai, maka pengembangan diwilayah tersebut akan pesat, bisa jadi akan ada kota baru," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Yoseph mengatakan, kunjungan ini juga sekaligus mengetahui kondisi tanah yang sebenarnya untuk pembangunan SPN, namun kenyataan di lapangan ada beberapa tanah di lokasi tersebut sudah ada yang di rambah oleh warga sekitar 75 hektar lebih dari 428 hektar tanah yang dihibahkan PT. MHU.

"Ini harus disikapi secara arif dan bijaksana serta kondusif, supaya Pemkab Kukar kedepan harus mengantisipasi agar tidak di rambah lagi oleh warga, khususnya pada lahan yang akan di bangun SPN dan pusat pendidikan lainnya," pungkasnya. (zaf)

Pasang Iklan
Top