Pemerintah Diminta Jelaskan Kondisi Keuangan Kukar Sebenarnya

Pemerintah Diminta Jelaskan Kondisi Keuangan Kukar Sebenarnya

H Khairil Anwar
H Khairil Anwar
Photo: ist

KutaiRaya.com - 17/02/2016 20:47 WITA
Menginjak pertengahan Februari 2016, belum ada pernyataan resmi Pemerintah Kutai Kartanegara terkait hasil rasionalisasi anggaran APBD Kukar 2016, pasca disahkan oleh DPRD Kukar akhir November 2015 lalu senilai Rp6,9 Triliun.


Rasionalisasi anggaran dilakukan menyusul menurunnya nilai Dana Bagi Hasil (DBH) migas dari pemerintah pusat ke Kukar, hingga berdampak luas pada rencana penganggaran pada APBD Kukar 2016, salah satu alternative yang dilakukan pemerintah dengan melakukan pemangkasan anggaran disetiap SKPD. Termasuk Tenaga Harian Lepas (THL) juga terkena dampaknya.


Anggota Komisi IV DPRD Kukar H Chairil Anwar menyebutkan, proyeksi anggaran yang sudah disepakati dan disahkan mencapai nilai Rp6,9 triliun, namun akibat menurunya nilai DBH, maka dilakukan rasionalisasi anggaran disetiap SKPD.

"Pemerintah Kukar semestinya memberikan penjelasan secara utuh terkait kondisi keuangan Kukar yang sebenarnya. Kondisi APBD Kukar yang semula Rp6,9 triliun setelah dilakukan rasionalisasi menjadi Rp4,3 triliun," katanya.

Sampai sekarang Pemerintah Kukar juga belum memberikan penjelasan resmi terkait dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.

"Kita sudah melakukan rapat TAPD dalam pembahasan anggaran rasionalisasi . Hasil rasionalisasi itu lah nanti akan kita sampaikan ke Bupati difinitif," kata Plt Sekda Kukar H Marli, bebeberapa waktu lalu. (boy)

 
 
Copyright © 2015 KutaiRaya.com. All rights reserved