Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kutai Kartanegara dipastikan mengalami penurunan sangat siginifikan. Hal ini lebih disebabkan oleh anjloknya harga minyak dunia yang mencapai 30 USD per barel sejak tahun lalu.

Ketua DPRD Kukar, Salehudin mengatakan, Kondisi keuangan Kukar pada akhir-akhir ini memang mengalami turbelensi. Ibarat naik pesawat, turbelenci atau goncangan ini sesuatu yang pasti terjadi dan harus siap menghadapinya dengan memasang safety belt atau sabuk pengaman.

"Menurut saya safety belt yang mungkin kita lakukan dalam menghadapi kondisi keuangan Kukar adalah dengan melakukan rasionalisasi anggaran, penataan kepegawaian, peninjauan beberapa proyek MYC sambil tetap melakukan lobby kepemerintah pusat terkait dengan kondisi keuangan kita." Paparnya.

Solusi untuk jangka panjang, kata Salehudin berharap agar pemerintah daerah dapat menggenjot kinerja Perusda dan SKPD teknis dalam rangka meningkatkan PAD. Saya melihat banyak sekali potensi PAD yang belum digarap dengan baik, misalnya saja parkir, pasar, tempat rekreasi dan lain sebagainya.

"Kita tidak bisa terus bergantung dengan DBH yang mayoritas berasal dari sektor migas dan pertum. Kita harus mulai mengeser mindset pendapatan kita dari sektor yang tidak bisa diperbaharui ke sektor yang bisa diperbaharui." Kata Salehudin.

Pembangunan didaerah juga harus diarahkan pada meningkatnya mobilitas ekonomi dan PAD. Ini pilihan kebijakan yang mungkin dilakukan.
Sementara itu ketika ditanyakan mengenai sikap DPRD terkait dengan adanya beberapa SKPD yang melakukan pengurangan THL, Saleh menjawab diplomatis bahwa kewenangan tersebut ada di Eksekutif.

"Saya berharap sebelum kebijakan ini dilakukan, harus ada analisis beban kerja dan juga beban biaya masing-masing SKPD. Kalau berdasarkan analisis THL tersebut diperlukan dan anggarannya memungkinkan, THL tersebut masih mungkin untuk dipertahankan. Tentu masing-masing SKPD lebih tahu mengenai hal ini dan sebaiknya ditanyakan ke mereka," katanya. (boy)