Pemerintah Kutai Kartanegara dikabarkan telah merampungkan proses pemangkasan atau rasionalisasi anggaran pada 2016 ini, yang informasinya setiap SKPD hanya diberikan alokasi anggaran sekitar Rp1 sampai Rp2 miliar.


Rasionalisasi anggaran yang sudah dibahas TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) selain akan dilaporkan ke Bupati Kukar terpilih,juga diminta dilaporkan atau disampaikan ke DPRD Kutai Kartanegara.


Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kukar yang juga Sekretaris Komisi I Supriyadi, hasil rasionalisasi anggaran Kukar yang mengalami difisit, sewajibkan segera dilaporkan pula ke DPRD Kutai Kartanegara.


"Sampai sekarang pemerintah belum menyampaikan laporan hasil rasionalisasi anggaran 2016, oleh karenanya kami minta secepatnya pemerintah melaporkan hal itu ke dewan,"kata Supriyadi, calon kuat Ketua PAN Kukar ini.


Dikatakan Supriyadi, bahwa persoalan difisit anggaran sepantasnya menjadi pembelajaran Pemerintah Kutai Kartanegara, dan ini adalah pembelajaran yang berharga, agar Kukar tidak selalu bergantung pada DBH migas dan batubara yang trennya terus mengalami penurunan.


Ada banyak potensi yang bisa digali, untuk mendongrak PAD Kutai Kartanegara. Selama ini PAD Kukar tak lebih dari Rp400 miliar pertahun, sementara belanja pegawai tembus diangka Rp2,2 triliun. Sehingga ketika DBH merosot maka Kukar kebingunan. (boy)